RSS

ORPOL DAN ORMAS ISLAM, GOOD GOVERNANCE, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN

14 Mei

Organisasi politik (Orpol) dan organisasi massa (Ormas) Islam memainkan peran  penting  dalam  good governance.  Dalam  perspektif  good governance, penyelenggaraan  kepemerintahan  tidak  hanya menjadi dominasi dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan. Sebaliknya, konsep dan praktek good governance  meniscayakan partisipasi Orpol dan Ormas. Karena itu, posisi Orpol dan Ormas sangat strategis dalam penciptaan dan penguatan good governance dan pemberantasan kemiskinan serta advokasi sosial lainnya.

Posisi mereka dalam konsep dan praktek good governance tidak hanya sebagai stakeholders dari kebijakan-kebijakan publik, tetapi mereka juga tak kurang pentingnya terlibat dalam decision making process untuk kepentingan publik secara keseluruhan. Mereka tentu saja tidak mengambil keputusan-keputusan publik  yang merupakan wewenang  dan  otoritas  lembaga-lembaga  legislatif dan  eksekutif,  tetapi mereka  dapat menjadi  kekuatan  penekan  (pressure groups) dan sekaligus sebagai kelompok kepentingan (interest group) yang dapat mempengaruhi proses, hasil, dan pelaksanaan kebijakan publik (public policies) tersebut.

Pada  satu  pihak,  era  globalisasi  yang  terus meningkat momentumnya mengakibatkan  lembaga-lembaga  pemerintahan  semakin mengalamikemerosotan dan pembatasan peran dan  fungsi. Di  Indonesia, kemerosotan peran itu—khususnya pemerintah pusat—berganda dengan berlangsungnya program desentralisasi dan otonomisasi daerah. Akibatnya kekuasaan pusat tidak  lagi memiliki  peran  dan  fungsi  sebesar  di masa  lalu  dan  bahkan pemerintah  pusat  kian  kehilangan  kapasitasnya  pula  untuk mampu

melakukan advokasi sosial khususnya.

Di tengah terjadinya proliferasi kabupaten/kota sebagai hasil pemekaran yang masih terus berlangsung sampai sekarang, proses desentralisasi tidak serta merta dapat meningkatkan peran publik pemerintah kota/kabupaten dalam menyelenggarakan berbagai program advokasi sosial, khususnya pengentasan masyarakat miskin dari kemiskinan. Bahkan pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten juga belum memberikan tanda-tanda yang meyakinkan bahwa mereka dapat mengembangkan good governance. Sementara negara —sekali lagi, pemerintah pusat— tidak lagi sepenuhnya bisa diharapkan melakukanprogram-program  seperti  itu.  Pemerintah  daerah  (propinsi)  dan  kota/ kabupaten  kini  seharusnya  berada  di  lini  terdepan  dalam  jajaran kepemerintahan  untuk melaksanakannya.  Namun  kecenderungan  dan realitas menunjukkan bahwa mereka masih bergulat dengan berbagai masalah kepemerintahan dan publik.

Orpol —sebagaimana  lazimnya-  bergerak  terutama  dalam  kerangka  politik, khususnya, untuk mendapatkan  dan mempertahankan  kekuasaan  dengan mempengaruhi publik untuk mendukung mereka. Lebih dari itu, hingga kini, orpol  sibuk  dengan  urusan-urusan  internalnya;  konsolidasi merupakan masalah serius yang mereka hadapi, karena persoalan-persoalan internal yangtidak  terselesaikan,  yang  sering  berujung  pada  friksi,  perpecahan,  dan pemisahan menjadi orpol baru. Jadi orpol lebih banyak sibuk dengan dirinya sendiri. Karena itu, sulit diharapkan bahwa parpol dapat memainkan peran signifikan dalam  penciptaan  good governance  dan  advokasi  sosial,  khususnya pengentasan masyarakat miskin dari kemiskinan. Jika mereka terlibat dalam advokasi  sosial, maka  itu  sifatnya  sangat  insidental, misalnya menjelang

Pemilu  atau  Pilkada,  atau  pada waktu  bencana. Dan semua  ini  dilakukan lebih untuk kepentingan politik daripada kepentingan kemanusiaan. Bukan tidak jarang, bagi mereka yang lebih penting mengibarkan bendera parpolnya masing-masing daripada mengadvokasi masyarakat secara serius dan terarah.

Berbeda dengan Orpol, Ormas Islam pada dasarnya —seperti saya kemukakan dalam makalah-makalah lain— adalah religious-based civil society organization,organisasi masyarakat madani (atau masyarakat sipil/masyarakat kewargaan).  Ormas-ormas  Islam  pada  dasarnya  self regulating  dan  self financing, yang membuatnya  independen  vis-à-vis negara. Dengan  demikian  begitu mereka tidak bisa terkooptasi oleh negara dan dengan begitu mereka bisa memainkan mediating  dan bridging role  antara negara dan masyarakat umum. Karena itulah ormas-ormas Islam cocok dengan pengertian dan cakupan civil society yang bukan merupakan die-hard oposisi atau bahkan menjadi alternatif bagi pemerintah. Sebaliknya mereka bergerak sebagai “critical partners”, mitra kritis pemerintah; dan bekerja untuk pengaturan masyarakat secara lebih baik (for better ordering of society).

Dengan posisinya yang distingtif tersebut, ormas Islam sebagai Islamic-based Civil Society memiliki  potensi  besar  untuk mendorong  penciptaan  dan penguatan good governance dan pemberdayaan sosial, khususnya pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Hal ini mengingat, pertama; karena ormas Islam memiliki jangkauan dan pengaruh yang luas sampai ke tingkat akar rumput; kedua, mereka  self-financing,  tidak  tergantung pada pendanaan pemerintah dan funding agencies asing; ketiga, mereka memiliki religious-social leverage, yang membuat mereka memiliki kredibilitas di mata masyarakat.

Sebagai perbandingan, organisasi atau kelompok civil society  dalam bentuk LSM  atau NGO  advokasi  dalam  berbagai  bidang, umumnya  bersifat  elitis, dengan  lingkup pengaruh  yang  terbatas, dan  tak  jarang  sangat  tergantung pada  foreign funding yang membuat mereka  sering  dianggap  hanya menjalankan agenda pihak-pihak asing. Karena itu, membuat kredibilitas dan leverage  mereka lemah vis-à-vis masyarakat umumnya.

Potensi ormas Islam yang dikemukakan diatas, tidak bisa diwujudkan secara maksimal oleh ormas-ormas Islam karena beberapa alasan. Faktor pertama, kecenderungan  tradisional  dan  konvensional mereka  untuk  lebih  banyak bergerak  dalam  bidang  dakwah,  pendidikan,  pelayanan  sosial  (khususnya melalui rumah sakit dan panti asuhan) daripada pada bidang-bidang “baru” seperti penciptaan good governance dan pemberantasan kemiskinan. Secara teologis dan fiqhiyyah, kedua bidang terakhir juga tidak menjadi wacana pokok. Karena itu sementara kalangan mengritik mereka sebagai lebih “peka susila” daripada “peka sosial”—dalam hal ini khususnya kemiskinan. Oleh  karena  itu,  ormas-ormas  Islam  sebagai  kekuatan  civil society  harus mengembangkan  dan memperluas wawasan  teologis  dan  fiqhiyyah-nya  dan sekaligus juga merambah orientasi baru pada bidang-bidang yang menuntut peran  dan  partisipasi mereka,  semacam  penciptaan  good governance  dan pemberantasan  kemiskinan.  Bahkan,  ormas-ormas  Islam  semestinya mengambil bidang-bidang seperti ini sebagai prioritas baru.

Faktor  kedua,  ormas-ormas  Islam  yang  sangat  besar  terperangkap  dalam struktur pengelolaan yang membuat mereka lambat bergerak dalam bidang-bidang atau current issues yang mendesak untuk mereka respon. Akibatnya,  mereka sering ketinggalan dan terlambat dalam memberikan respon, sehingga cenderung terlihat pasif dan lamban. Agaknya, untuk mengatasi hal  tersebut, ormas  Islam  seperti NU  dan Muhammadiyah mengembangkan  lembaga-lembaga otonom yang lebih fleksible dalam geraknya. Selain itu, baik dalam kerangka  organisasi maupun  tokoh-tokoh  tertentu  di  lingkungan NU  dan Muhammadiyah juga berdiri pusat-pusat kajian dan bahkan LSM lainnya. Ini merupakan  langkah  sangat  strategis  tetapi masih  diperlukan  penguatanmanajemen dan kredibilitas serta leverage-nya.

Faktor ketiga adalah bahwa ormas-ormas Islam terserap dalam kegiatan dan program-program  rutin. Rutinitas  inilah  yang membuat  ormas-ormas  Islam seakan-akan  telah  kehilangan  élan  (hakikat)-nya. Kritik  baik  dari  dalam maupun  dari  luar  tentang  rutinitas  yang membelenggu  ini  telah menjadi wacana dari muktamar ke muktamar tetapi nampaknya belum ada terobosan- terobosan  baru untuk mengatasinya.  Jika  tidak,  ormas-ormas  Islam  terus mengalami  kejumudan  dan  stagnasi,  khususnya  dalam  program-program advokasi untuk pemberdayaan sosial, seperti penciptaan dan penguatan good governance serta pemberantasan kemiskinan.

Ormas-ormas  Islam sudah waktunya mengembangkan  fikih advokasi sosial yang lebih tegas. Dalam konteks itu, filantropisme yang sudah relatif mapan dalam  ormas-ormas  Islam  ini  seyogyanya  diarahkan  tidak  hanya  secara konvensional  —sesuai  dengan  fikih  konvensional—  tetapi  juga  secara berbarengan  juga  ditujukan  untuk  pemberdayaan  good governance dan advokasi sosial dalam pengertian seluas-luasnya. Ini mencakup juga misalnya pengentasan masyarakat miskin  dan  terpinggirkan  dari  kemiskinan  dan masalah-masalah  sosial  lainnya,  seperti  pengangguran,  pelacuran, penggunaan  narkoba,  dan  banyak  penyakit-penyakit  sosial  lainnya.***

(Azyumardi Azra)

DAFTAR PUSTAKA

Azra,  Azyumardi,  2007,  “Religious-based  Civil  Society  and  anti-Corruption

Campaign: The Indonesian Experience in  the Creation of Good Governance’,

in Helen James (ed), Civil Society and Global Governance, London: Routledge.

Azra,  Azyumardi,  2007,  Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional

Development, Bandung: Mizan International.

Azra, Azyumardi, 2006, Indonesia, Islam and Democracy: Dynamic in a Global Context,

Jakarta & Singapore: ICIP, TAF, Equinox-Solstice.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 14, 2011 in BERBAGI, POLITIK

 

Tag: , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: