RSS

Sepintas Tentang Hukum Waris Barat

15 Apr

Sepintas Tentang Hukum Waris Barat

Berbicara mengenai hukum waris barat yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menganut sistem individual, dimana harta peninggalan pewaris yang telah wafat diadakan pembagian. Ketentuan aturan ini berlaku kepada warga negara Indonesia keturunan asing seperti eropah, cina, bahkan keturunan arab & lainnya yang tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya. Sampai saat ini, aturan tentang hukum waris barat tetap dipertahankan, walaupun beberapa peraturan yang terdapat di dalam KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi, seperti hukum perkawainan menurut BW telah dicabut dengan berlakunya UU No. 1 / 1974, tentang perkawinan yang secara unifikasi berlaku bagi semua warga negara. Hal ini dapat dilihat pada bab XIV ketentuan penutup pasal 66 UU No. 1 / 1974 yang menyatakan: Untuk perkawinan & segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW), ordomensi perkawinan indonesia kristen (Hoci S. 1993 No.74), peraturan perkawinan campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken, S. 1898 No. 158) & peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Pokok hukum waris barat dapat dilihat pada pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan:

1. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seorang itu tidak dipaksa mambiarkan harta bendanya itu tetap di bagi-bagi diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya

2. Pembagian harta benda ini selalu dituntut meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu

3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertangguhkan selama waktu tertentu

4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lau“.

(Wirjono Prodjodikoro, 1976 : 14)

Jadi hukum waris barat menganut sistem begitu pewaris wafat, harta warisan langsung dibagi-bagi kan kepada para ahli waris. Setiap ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan (pusaka) yang belum dibagi segera dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentang dengan itu, kemungkinan untuk menahan atau menangguhkan pembagian harta warisan itu disebabkan satu & lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para ahli waris, tetapi tidak boleh lewat waktu lima tahun kecuali dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perpanjangan baru. Sedangkan ahli waris hanya terdiri dari dua jenis yaitu:

I. Ahli waris menurut UU disebut juga ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris intestato. Yang termasuk dalam golongan ini ialah

1. Suami atau isteri (duda atau janda) dari sipewaris (simati)

3. Keluarga sedarah yang sah dari sipewaris

4. Keluarga sedarah alami dari sipewaris

II. Ahli waris menurut surat wasiat (ahli waris testamentair)

Yang termasuk kedalam keadaan golongan ini adalah semua orang yang oleh pewaris diangkat dengan surat wasiat untuk menjadi ahliwarisnya“. Pada dasarnya untuk dapat mengerti & memahami hukum waris ini, cukup layak bidang-bidang yang ahrus dibahas diantaranya pengertian keluarga sedarah & semenda, status hukum anak-anak tentang hak warisan ab intestato keluarga sedarah, dan lain sebagainya. Untuk itu dalam tulisan ini diambil saja bagian yang dianggap mampunyai hubungan dengan penjelasan terdahulu yakni mengenai hukum kewarisan islam & hukum waris adat.

Legitine Portie Anak – Anak & Keturunan

Besarnya bagian mutlak ini ditentukan berdasarkan besarnya bagian ab intestato dari legitimaris yang bersangkutan dengan perkatan lain legitine portie adalah merupakan pecahan dari bagian ab intestato. Untuk mengetahui besarnya bagian mutlak anak-anak & keturunanya terlebih dahulu harus dilihat dari jumlah anak yang ditinggalkan oleh pewaris. Untuk lebih jelas hal ini dapat diketahui dari bunyi pasa 914 KUH Perdata yang pada pokoknya menyebutkan adalah sebagai berikut:

a) Jika yang ditinggalkan hanya seorang anak, maka legitine portie anak itu adalah ½ dari harta peninggalan.

b) Jika yang ditinggalkan dua orang anak, maka legitine portie masing-masing anak adalah 2/ 3 dari bagian ab intestato masing-masing anak itu

c) Jika yang ditinggalkan tiga orang anak atau lebih, maka bagian amsingmasing anak adalah 3/ 4 dari bagian ab intestato masing-masing anak itu“. ( Ibid , : 68).

Jadi yang dimaksud dengan tiga orang anak atau lebih adalah termasuk pula semua keturunannya, akan tetapi sebagai pengganti. Demikianlah corak hukum waris di Indonesia saat ini, yang masing-masing mempunyai warna & karakteristik tersendiri, memiliki kelebihan & kekurangan sesuai dengan alam pikiran & jiwa pembentukannya, yang masing-masing hokum waris mempunyai latar belakang sejarah serta pendangan hidup & keyakinan yang berbeda-beda pula & mengakibatkan terdajinya pluralisme hukum waris di Indonesia.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 15, 2011 in HUKUM

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: