RSS

PENGELOLAAN WAKAF

15 Apr

PENGELOLAAN WAKAF


wakaf siapapun bisa

wakaf siapapun bisa

Islam merupakan agama yang mempunyai tatanan sosial yang kongkrit, akomodatif, dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Demikian pula terhadap perilaku dan adat istiadat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, namun hal tersebut tidak seluruhnya begitu.

            Dalam tradisi-tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam di akomodir dan di format menjadi suatu ajaran Islam lebih teratur dan bernilai Imaniyah. Dan diantara praktek sosial yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW datang adalah praktek menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga, tradisi ini kemudian di akui oleh Islam menjadi hukum Wakaf.

            Dalam pembahasan kali ini pemakalah mencoba mengkaji tentang bagaimana Pengelolaan Wakaf  khusunya diIndonesia, dimana NegaraIndonesiasebagian besar penduduknya adalah beragama Islam. Wakaf adalah sektor ekonomi Islam yang berfungsi sebagai aset konstruksi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip ajaran wakaf menganjurkan masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan bahkan membina dan mengangkat derajat mereka. 

B. PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Waqaf

Pada masa kini masih banyak masyarakat khususnya umat Islam belum memahami dan mengerti keberadaan lembaga wakaf. Padahal lembaga wakaf di Indonesiatelah dikenal dan berlangsung seiring dengan usia agama Islam masuk ke Nusantara, yakni pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kenyataannya dalam perkembangannya, lembaga wakaf belum dipahami masyarakat serta belum memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi umat Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang masih kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan[1].

            Wakaf sebagai wadah atau perwakafan sebagai suatu proses cara normatif di dalam Islam dipahami sebagai suatu lembaga/institusi keagamaan yang sangat penting. Lembaga wakaf dari kata  kerja waqaf yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Sinonim waqaf adalah habis, artinya menghentikan atau menahan.

Syekh Syarbaini Al-Khatib dalam kitabnya “Al-Iqna” menyatakan,wakaf ialah menahan sejumlah harta benda yang tahan lama dan bermanfaat, dengan menetapkan transaksi kepada yang dibenarkan agama.”  Di dalam perundang-undangan disebutkan; Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Al-Qur’an. Namun demikian terdapat beberapa ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan. Ayat-ayat Al-Qur’an tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1.  Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari hasil-hasil (kerjamu) yang kamu keluarkan dari bumi. Janganlah kamu pilih yang buruk-buruk di antaranya yang kamu nafkahkan  (QS 2 : 267).

2. Kamu belum mendapatkan kebijakan, sebelum kamu nafkahkan sebagian dari harta yang kamu sukai. Apa saja yang kamu nafkahkan itu Allah mengetahuinya (QS: 3 : 92)

Sebagian besar ulama menyatakan  kedua ayat tersebut menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang, di antaranya melalui wakaf. Selanjutnya di zaman Rasulullah istilah wakaf belum dikenal, yang ada istilah habs, sadaqah dan tasbil, sebagaimana tercermin dalam enam hadist yang diriwayatkan oleh para sahabat. Lembaga wakaf baru dikenal untuk berwakaf dipopulerkan oleh para ahli Fiqh yang dapat disandarkan pada salah satu hadist riwayat Jamaah yang berasal dari Ibnu Umar yang menceritakan Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah:

“Ya Rasulullah aku mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat sama sekali, yang lebih baik bagiku selainnya tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku, jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya. Kemudian  Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwariskan”[2]

Inilah hadist yang menunjukkan bahwa Umar telah mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kebaikan umum. Sikaf wakaf ini dilanjutkan oleh para sahabat. Umar bin Khatab mewakafkan tanah perkebunan di Khaibar sehingga segala hasil perkebunan tersebut dipergunakan untu kepentingan pembangunan masyarakat dan  kesejahteraan umat. Usman Bin Affan mewakafkan sumur di Kota Madinah. Sumber air tersebut dibeli kemudian diwakafkan sehingga semua orang dapat mengambil air dari sumur tersebut. Sejarah menyatakan tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang tidak melakukan wakaf, karena semua berlomba untuk mengejar pahala sedekah jariyah yang akan mengalir ke alam barzakh dan sebagai simpanan deposito bagi kehidupan di akhirat kelak.

            Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesialembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah hukum adat Indonesia. Sejak masa dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam[3].

            Untuk mengelola wakaf diIndonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. (BWI). Badan WakafIndonesiadi berikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf  hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa Badan WakafIndonesiabersifat independent, dan pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayaan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda bergerak maupun benda yang bergerak yang ada diIndonesiasehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

            Disamping memiliki tugas-tugas konstitusional, BWI harus menggarap wilayah tugas:

  1.  Merumuskan kembali fikh wakaf baru diIndonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
  2.  Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
  3.  Menyusun dan mengusulan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah[4]

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 / 2004 ; Tabung WakafIndonesia(adalah Nazhir Wakaf) berbentuk badan hukum, dan karenanya, persyaratan yang insya-Allah akan dipenuhi adalah :

a. Pengurus badan hukum Tabung WakafIndonesiaini memenuhi persyaratan sebagai Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ayat (1) Undang-undang Wakaf Nomor 41/2004, dan

b. Badan hukum ini adalah badan hukumIndonesiayang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

c. Badan hukum ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam

d. Tabung Wakaf Indonesiamerupakan badan unit atau badan otonom dari dan dengan landasan badan hukum Dompet Dhuafa REPUBLIKA, sebagai sebuah badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai Nazhir Wakaf sebagaimana dimaksud Undang-undang Wakaf tersebut[5]

Dalam perkembangannya wakaf tidak hanya berasal dari benda-benda tetap tetapi wakaf juga dapat berbentuk benda bergerak misalnya seperti wakaf  tunai sebagaimana menurut keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Tunai[6].

            Pengelolaan dana wakaf ini juga harus disadari merupakan pengelolaan dana publik. Untuk itu tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Pentingnya budaya ini ditegakan karena disatu sisi hak wakif atas asset (Wakaf Tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang professional, transparansi dan akuntabilitas, maka beberapa hak konsumen (wakif) dapat dipenuhi, yaitu:

  • hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ jasa
  • hak untuk didengar dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan
  • hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Untuk itulah, agar wakaf tunai dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat maka diperlukan sistem pengelolaan (manajemen) yang berstandar profesional. Manajemen wakaf tunai melibatkan tiga pihak utama yaitu: yang pertama adalah pemberi wakaf (wakif), kedua pengelola wakaf (Nazir), sekaligus akan bertindak sebagai manajer investasi, dan ketiga beneficiary (mauquf alaihi).

Dalam melakukan pengelolaan wakaf diperlukan sebuah institusi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. kemampuan akses kepada calon wakif
  2. kemampuan melakukan investasi dana wakaf
  3. kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary
  4. kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf
  5. mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat[7]

C. KESIMPULAN

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Di Indonesia, telah memiliki undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf setelah sebelumnya ada undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pemerintah, yaitu PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

            Pada pembahasan yang sudah dikemukakan diatas sebelumnya, harusnya wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan. Untuk itu, kondisi wakaf diIndonesiasaat ini perlu mendapat perhatian ekstra, khususnya asset benda tidak bergerak agar didorong untuk diberdayakan. 

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshari, Payung Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia ( UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia); Yogyakarta: UII Press, 2007.

Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat); Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006)

Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia (Dalam Teori dan Praktek). Ed. 1., Cet. 4.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Departemen Agama. Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta:DepagRI, 2006),

Http/WWW/Tabung Wakaf.com; tanggal 09 April 2008.


[1] Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)., (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006) Hal.79

[2] Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia (Dalam Teori dan Praktek). Ed. 1., Cet. 4.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Hal. 28

[3] Departemen Agama. Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta:DepagRI, 2006), Hal. 25

[4] Ibid., Hal 105-106

[5] Http/WWW/Tabung Wakaf.com; tanggal 09 April 2008.

[6] Abdul Ghofur Anshari, Payung Hukum Perbanan Syari’ah di Indonesia ( UU di Bidang Perbanan, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia); Yogyakarta: UII Press, 2007. hal. 181

[7] Departemen Agama. Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta:DepagRI, 2006), Hal. 128-129

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 15, 2011 in HUKUM

 

Tag: , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: