RSS

HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM KELUARGA DAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

12 Mar

HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM KELUARGA

DAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN


Anak  merupakan  persoalan  yang  selalu  menjadi  perhatian berbagai  elemen masyarakat,  bagaimana  kedudukan  dan  hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang  tuanya,  bahkan  juga  dalam  kehidupan masyarakat  dan  negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.  Ada  berbagai  cara  pandang  dalam  menyikapi  dan memperlakukan  anak  yang  terus  mengalami  perkembangan  seiring dengan  semakin  dihargainya  hak-hak  anak,  termasuk  oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Menurut  ajaran  Islam,  anak  adalah  amanah  Allah  dan  tidak  bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati  oleh  orang  tua.  Sebagai  amanah  anak  harus  dijaga  sebaik mungkin  oleh  yang  memegangnya,  yaitu  orang  tua.  Anak  adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun.

Adanya  tahap-tahap  perkembangan  dan  pertumbuhan  anak, menunjukkan  bahwa  anak  sebagai  sosok  manusia  dengan kelengkapan-kelengkapan  dasar  dalam  dirinya  baru  mulai  mencapai kematangan  hidup  melalui  beberapa  proses  seiring  dengan pertambahan  usianya.  Oleh  karena  itu  anak  memerlukan  bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Akan  tetapi  fenomena  kelalaian  dan  penelantaran  anak merupakan  permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam  masyarakat, sebaliknya juga perebutan anak antara orang tua sering terjadi seakan-akan  anak  adalah  harta  benda  yang  dapat  dibagi-bagi,  dan  setelah dibagi  seolah putuslah  ikatan orang  tua  yang  tidak mendapatkan  hak asuhnya.  Walaupun  sebenarnya  masalah  kedudukan  anak  dan kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  ini  telah  diatur  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.  Persoalan  ini  lah  yang  akan  ditelaah  dalam  tulisan  ini  yang analisanya  sedikit  banyak  akan  diarahkan  kepada  aturan  hukum  dan perundang-undangan mengenai anak.

1.  Pengertian Anak dan Keluarga

Keluarga  adalah  unit  terkecil  dalam  masyarakat  yang terdiri  dari  suami  isteri  atau  suami  isteri  dan  anaknya  atau  ayah dan  anaknya  atau  ibu  dan  anaknya  atau  keluarga  sedarah  dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.[1]

Anak  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan sebagai  keturunan,  anak  juga  mengandung  pengertian  sebagai manusia  yang  masih  kecil.  Selain  itu,  anak  pada  hakekatnya seorang  yang  berada  pada  satu masa  perkembangan  tertentu  dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Majelis  Umum  PBB  pada  tanggal  20  November  1990 bertempat  di  New  York  menyelenggarakan  Convention  on  the Rights  of  the Childs  (CRC),  di  antara  hasil-hasilnya menyatakan bahwa; Anak adalah setiap orang di bawah usia 18  tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Di  dalam  al-Qur’an,  anak  sering  disebutkan  dengan  kata walad-awlâd yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki- laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak.

Karenanya  jika  anak  belum  lahir  belum  dapat  disebut  al-walad atau  al-mawlûd,  tetapi  disebut  al-janĭn  yang  berarti  al-mastûr (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) di dalam rahim ibu. Kata  al-walad  dipakai  untuk  menggambarkan  adanya hubungan  keturunan,  sehingga  kata  al-wâlid  dan  al-wâlidah diartikan sebagai ayah dan  ibu kandung. Berbeda dengan kata ibn yang  tidak mesti menunjukkan  hubungan  keturunan  dan  kata  ab tidak mesti berarti ayah kandung. Selain  itu,  al-Qur’an  juga  menggunakan  istilah  thifl(kanak-kanak)  dan  ghulâm7 (muda  remaja)  kepada  anak,  yang menyiratkan  fase  perkembangan  anak  yang  perlu  dicermati  dan diwaspadai orang  tua,  jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi  sebelum  terlambat,  apalagi  fase  ghulâm  (remaja)  di mana anak  mengalami  puber,  krisis  identitas  dan  transisi  menuju dewasa.

Al-Qur’an  juga menggunakan  istilah ibn pada anak, masih seakar  dengan  kata  bana  yang  berarti  membangun  atau  berbuat baik,  secara  semantis  anak  ibarat  sebuah  bangunan  yang  harus diberi pondasi  yang kokoh, orang  tua harus memberikan pondasi keimanan,  akhlak  dan  ilmu  sejak  kecil,  agar  ia  tumbuh  dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang  teguh.[2]

Kata  ibn  juga  sering  digunakan  dalam  bentuk tashghĭr  sehingga  berubah  menjadi  bunayy  yang  menunjukkan anak secara  fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan

kedekatan  (al-iqtirâb).[3] Panggilan  ya  bunayya  (wahai  anakku) menyiratkan  anak  yang  dipanggil  masih  kecil  dan  hubungan kedekatan  dan  kasih  sayang  antara  orang  tua  dengan  anaknya. Begitulah mestinya  hubungan  orang  tua  dengan  anak,  hubungan yang  dibangun  dalam  fondasi  yang  mengedepankan  kedekatan, kasih  sayang  dan  kelembutan.  Sikap  orang  tua  yang mencerminkan kebencian dan kekerasan  terhadap anak  jelas  tidak dibenarkan dalam al-Qur’an.

Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam,  atau sebagai  akibat  dari,  perkawinan  yang  sah  atau  hasil  pembuahan suami  isteri  yang  sah  di  luar  rahim  dan  dilahirkan  oleh  isteri tersebut,  sedangkan  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan    perdata  dengan  ibu  dan  keluarga ibunya.  Seorang  suami  dapat  menyangkal  sahnya  anak  dengan li’an  (sumpah)  bahwa  isterinya  telah  berzina  dan  anak  itu  akibat dari  perzinaannya  dan  pengadilan  atas  permintaan  pihak berkepentingan memutuskan tentang sah/tidaknya anak.

Asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan Akta kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang,  jika akta autentik tidak  ada  maka  asal-usul  anak  ditetapkan  oleh  Pengadilan berdasarkan  pembuktian  yang memenuhi  syarat  untuk  kemudian dibuatkan akte kelahiran pada instansi pencatat kelahiran[4].

Terhadap  anak  yang  dilahirkan  dari  hasil  perkawinan campuran,  dapat  memperoleh  kewarganegaraan  dan  dapat  pula kehilangan  kewarganegaraan,  kewarganegaraannya  akan menentukan  hukum  yang  berlaku  baik  mengenai  hukum  publik mau pun perdata.

Batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri  (dewasa) adalah  21  tahun,  sepanjang  ia  tidak  cacat  fisik  atau  pun mental atau  belum  kawin.  Orang  tua  mewakili  anak  mengenai  segala perbuatan hukum di dalam dan di  luar pengadilan. Apabila kedua orang  tua  anak  tidak  mampu,  Pengadilan  dapat menunjuk  salah seorang  kerabat  terdekat  yang  mampu  menunaikan  kewajiban orang tuanya.[5]

Ayah kandung  berkewajiban memberikan  jaminan  nafkah anak  kandungnya  dan  seorang  anak  begitu  dilahirkan  berhak mendapatkan  nafkah  dari  ayahnya  baik  pakaian,  tempat  tinggal, dan  kebutuhan-kebutuhan  lainnya.  Landasan  kewajiban  ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak  yang  belum  mandiri  dan  sedang  membutuhkan pembelanjaan,  hidupnya  tergantung  kepada  adanya  pihak  yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat  dengan  anak  adalah  ayah  dan  ibunya,  apabila  ibu bertanggung  jawab  atas  pengasuhan  anak  di  rumah  maka  ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban  menafkahi  anak  kandungnya  selama  anak kandungnya  dalam  keadaan membutuhkan  nafkah,  ia  tidak wajib menafkahi anaknya  yang mempunyai  harta untuk membiayai diri sendiri.  Seorang  ayah  yang  mampu  akan  tetapi  tidak  memberi nafkah  kepada  anaknya  padahal anaknya  sedang  membutuhkan, dapat  dipaksa  oleh  hakim  atau  dipenjarakan  sampai  ia  bersedia menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang menunggak nafkah anaknya  tetapi  ternyata  anaknya  tidak  sedang  membutuhkan nafkah  dari  ayahnya maka  hak  nafkahnya  gugur,  karena  si  anak dalam  memenuhi  kebutuhan  selama  ayahnya  menunggak  tidak sampai  berhutang karena  ia mampu membiayai diri  sendiri, akan tetapi  jika  anak  tidak  mempunyai  dana  sendiri  sehingga  untuk memenuhi  kebutuhannya  ia  harus  berhutang  maka  si  ayah dianggap  berhutang  nafkah  yang  belum  dibayarkan  kepada anaknya.[6]

Di  sisi  lain, si anak wajib menghormati orang  tuanya dan wajib mentaati  kehendak  dan  keinginan  yang  baik  orang  tuanya, dan jika anak sudah dewasa ia mengemban kewajiban memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya.

Menurut Wahbah    al-Zuhaili,  ada  lima macam  hak  anak terhadap  orang  tuanya,  yaitu:  hak  nasab  (keturunan),  hak  radla’ (menyusui),  hak  hadlanah  (pemeliharaan),  hak  walâyah  (wali), dan hak nafkah (alimentasi). Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang  tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri. Kelahiran  anak  merupakan  peristiwa  hukum,[7]dengan resminya  seorang  anak  menjadi  anggota  keluarga  melalui  garis nasab,  ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan  ibunya. Dengan hubungan nasab ada  sederetan hak-hak anak  yang  harus ditunaikan orang  tuanya  dan dengan  nasab pula dijamin  hak orang  tua  terhadap  anaknya. Hak Radla’  adalah  hak anak  menyusui,  ibu  bertanggung  jawab  di  hadapan  Allah menyusui  anaknya  ketika  masih  bayi  hingga  umur  dua  tahun,baik masih  dalam  tali  perkawinan  dengan  ayah  si  bayi  atau  pun sudah  bercerai.  Hadlanah  adalah  tugas  menjaga,  mengasuh  dan mendidik bayi/anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Walâyah disamping bermakna hak  perwalian  dalam  pernikahan  juga  berarti  pemeliharaan  diri anak  setelah  berakhir  periode  hadlanah  sampai  ia  dewasa  dan berakal, atau sampai menikah dan perwalian  terhadap harta anak. Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab. Hak dan  tanggung  jawab adalah dua hal yang  tidak dapat dipisahkan,  anak memiliki  hak  dari  orang  tuanya  dan  orang  tua dibebani  tanggung  jawab  terhadap  anaknya.  Jika  digolongankan hak anak dapat diketagorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang,  hak  untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.[8]

Sebaliknya anak keturunan sudah semestinya berbuat baik dan  berkhidmat  kepada  orang  tuanya  secara  tulus,  orang  tualah yang  menjadi  sebab  terlahirnya  ia  ke  dunia.  Al-Qur’an memerintahkan  supaya  anak  memperlakukan  orang  tua  dengan sebaik-baiknya, ibu  yang  telah mengandungnya  dalam  keadaan lemah  dan  bertambah  lemah  serta  menyapihnya  (menyusui) selama  dua  tahun  sehingga  sepatutnya  anak  bersyukur  kepada Allah  swt.  dan  kepada  kedua  ibu  bapaknya, ibu  mengandung dengan  susah  payah  melahirkan  dengan  susah  payah  yang semuanya  itu berlangsung berturut-turut selama  tiga puluh bulan, sehingga  ketika  anak  sudah  dewasa  dan  mencapai  umur  empat puluh  tahun memohonlah dia kepada Allah supaya menunjukinya untuk mensyukuri  nikmat Allah  yang  telah  diberikan  kepadanya selama  ini  dan  untuk  bersyukur  (berterima  kasih)  kepada  kedua orang tuanya seraya memohon kebaikan untuknya dan untuk anak cucunya  di  kemudian  hari.

Allah  swt.  mengharuskan  manusia berbuat kebaikan dan mentaati kedua orang  tua, hanya  terkecuali jika keduanya memaksa menyekutukan Allah, jika salah seorang atau  keduanya  berusia  lanjut  dalam  pemeliharaan  anak  jangan sekali-kali  mengatakan  “ah”  atau  membentak,  ucapkan  pada mereka perkataan yang mulia, Orang tua memiliki hak atas anak, ketika mereka sudah tua dan lemah berhak mendapatkan jaminan nafkah dari anaknya yang sudah mampu mencari  nafkah  sendiri, mereka  berhak menerima warisan jika anaknya meninggal terlebih dahulu.[9]

Suatu  akad  nikah  merupakan  lambang  kerelaan  dan kesiapan  suami  isteri  memikul  segala  konsekwensi  yang diakibatkan  oleh  akad  nikah,  manakala  suatu  sebab  sudah dilakukan  pelakunya  harus  memikul  musabbab  (akibat),  akan timbul hak dan kewajiban antara suami  isteri baik materil maupun non materil.

Menurut  ajaran  Islam,  Tujuan  utama  dari  perkawinan adalah  melestarikan  keturunan,  oleh  karenanya  anak  menjadi bagian  yang  sentral  dalam  keluarga,  anak  adalah  amanah  Allah yang  senantiasa wajib  dipelihara,  diberi  bekal  hidup  dan  dididik. Begitu  keluarga  dikaruniai  keturunan  timbul  berbagai  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  suami  isteri  demi  kemaslahatan anak,  kelangsungan  hidup  anak  baik  jasmani  maupun  rohani sangat ditentukan oleh dapat  tidaknya anak meraih haknya secara baik. Lahirnya anak di satu sisi merupakan nikmat karunia Allah, di  sisi  lain  adalah  amanah  yang  jika  orang  tua  berhasil menjaga dan menjalankannya  justru  nikmat  bertambah  dengan  anak  yang saleh dan  berbakti  serta mendoakan orang  tuanya,  jika orang  tua gagal  berarti  ia  telah  mengkhianati  amanah  sehingga  ia  dinilai tidak bertanggung jawab.

Sehingga dalam Islam anak juga disebut sebagai fitnah dan cobaan Allah swt. kepada orang  tuanya, kekayaan dan keluarga yang  besar  adalah  suatu  ujian  dan  percobaan,  semuanya  dapat berbalik menjadi sumber keruntuhan  jika salah ditangani atau  jika kecintaan  kepadanya  justru  menyisihkan  kecintaan  kepada Tuhan. Anak  disebut  cobaan  karena  ia  menjadi  tolok  ukur kualitas  hidup  dan  kepribadian  orang  tuanya  yang  tercermin  dari perlakuannya terhadap anak apakah membawa pada kebaikan atau keburukan.  Kecintaan  sejati  seseorang  kepada  anak  merupakan konsistensi  kecintaan  kepada  Tuhan  untuk  menjaga  dan memelihara  diri  dan  keluarganya  dari  kesengsaraan  di  akhirat, sebagaimana  firman  Allah  yang menyuruh  orang  beriman  untuk menjaga  diri  dan  keluarga  dari  api  neraka.

Bahkan,  jika  para orang tua gagal mendidik anak-anaknya, tidak mustahil anak-anak itu  akan  menjadi  musuhnya,  sebagaimana  pernyataan  al-Qur’an kepada orang-orang beriman bahwa  isteri-isteri dan anak-anakmu ada  yang menjadi musuh  bagimu, maka  berhati-hatilah  terhadap mereka.

Tanggung  jawab orang  tua  tidak hanya  terbatas pada segi fisik  semata  tetapi  yang  lebih  penting  adalah  usaha  peningkatan potensi  positif  agar  menjadi  manusia  berkualitas.  Orang  tua bertanggung  jawab  agar  anak  tidak menyimpang  dari  nature  dan potensi kebaikannya karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bahwa surga berada di bawah telapak kaki  ibu, artinya para ibu sangat berperan dalam menentukan nasib anak sehingga surga bagi anak sepenuhnya berada dibawah kekuasaan mereka, karena kuatnya  hubungan emosional  seorang  ibu dapat membentuk  jiwa anak hampir sekehendak hati.

Al-Qur’an Surat al-Nisa’ (4) ayat 9, berpesan kepada para orang tua, agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. “Hendaklah  mereka  takut  kepada  Allah  jika meninggalkan  generasi  yang  lemah  di  belakang  mereka,  yang mereka  khawatir  terhadap  kesejahteraannya,  hendaklah  mereka bertaqwa pada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik”.

Rasa  takut  dan  khawatir  yang  disebutkan  di  dalam  al-Qur’an  maksudnya  bukanlah  rasa  cemas  yang  dapat mengakibatkan  orang  tua  justru  berbuat  menghilangkan  nyawa anaknya,  al-Qur’an  Surat  al-An’am  (6)  ayat  151  menyatakan membunuh anak adalah dosa besar yang  juga menunjukkan sikap tindak  bertanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  yang dilahirkannya. Bahkan orang-orang  yang membunuh  anak  sangat dikecam  dan  dipandang  sebagi  perilaku  orang-orang  musyrik dan perbuatan bodoh. Pengertian  membunuh  dapat  diperluas  maknanya,  tidak hanya  secara  fisik  atau  menghilangkan  nyawanya,  tetapi  juga membunuh  potensi  dan  cita-citanya,  apa  artinya  jika  anak  hidup secara  fisik  tetapi  secara  psikologis, moral,  keilmuan,  kehidupan ekonomi  dan  sosial  lemah  dan  tidak  berdaya. Potensi  anak  yang baik  harus  dihidupkan,  orang  tua  dituntut  memiliki  perhatian serius  dalam  mendidik  anak,  jika  tikak  maka  secara  filosofis  ia telah membunuh anaknya.

Orang  tua bertanggung  jawab memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif  (intelectual  intelligence), emosi  (  emotional intelligence), dan spiritual (spiritual intelligence). Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan  anak  baik  dari  segi  usia,  jenis  kelamin, kelebihan maupun kekurangannya  serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang

Hak  dan  Kedudukan  Anak  Setelah  Perceraian  Orang Tuanya Di  antara  kewajiban  orang  tua  terhadap  anaknya  adalah memberi  nafkah,  seorang  ayah  berkewajiban  untuk  memberikan jaminan  nafkah  terhadap  anaknya,  baik  pakaian,  tempat  tinggal maupun  kebutuhan  lainnya,  meskipun  hubungan  perkawinan orang  tua  si  anak  putus.  Suatu  perceraian  tidak  berakibat hilangnya  kewajiban  orang  tua  untuk  tetap  memberi  nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.  Peristiwa  perceraian,  apapun  alasannya,  merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang  orang  tua  secara  bersamaan  yang  sangat  penting  bagi pertumbuhan  mentalnya,  tidak  jarang  pecahnya  rumah  tangga mengakibatkan  terlantarnya  pengasuhan  anak.  Itulah  sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah swt. Bagi anak-anak  yang  dilahirkan,  perceraian  orang  tuanya  merupakan hal  yang  akan mengguncang  kehidupannya  dan  akan  berdampak buruk  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangannya,  sehingga biasanya  anak-anak  adalah  pihak  yang  paling  menderita  dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

Setelah  terjadinya  perceraian,  Pengadilan  memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak,  tidak jarang  terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas  suami  isteri merasa  paling  berhak  dan  paling  layak  untuk menjalankan hak asuh.  Dalam ajaran  Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam  hubungannya  dengan  hak  asuh  orang  tua,  yaitu  periode sebelum  mumayyiz  (anak  belum  bisa  membedakan  antara  yang bermanfaat  dan  yang  berbahaya  bagi  dirinya,  dari  lahir  sampai berumur  tujuh  atau  delapan  tahun,  menurut  Kompilasi  Hukum Islam sampai berusia 12 tahun,dan sesudah mumayyiz. Sebelum anak  mumayyiz,  ibu  lebih  berhak  menjalankan  hak  asuh  anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi  anak  pada  usia  tersebut  sangat  membutuhkan  hidup  di dekat ibunya.

Masa  mumayyiz  dimulai  sejak  anak  secara  sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai menjelang dewasa  (balig berakal). Pada masa  ini anak  sudah dapat memilih dan  memutuskan  apakah  akan  memilih  ikut  ibu  atau  ayahnya. Tetapi  dalam  kondisi  tertentu  ketika  pilihan  anak  tidak menguntungkan  bagi  anak,  demi  kepentingan  anak  hakim  boleh mengubah putusan  itu dan menentukan mana yang maslahat bagi anak. Sengketa  hak  asuh  anak  berbeda  dengan  sengketa  harta, dalam sengketa harta putusan hakim bersifat menafikan hak milik pihak  yang  kalah,  tetapi  putusan  hak  asuh  sama  sekali  tidak menafikan  hubungan  pihak  yang  kalah  dengan  anak  yang disengketakan,  sehingga  tidak  sepatutnya  sengketa  hak  asuh dipertajam  ketika  sudah  diputuskan  oleh  Pengadilan.  Sehingga lazimnya  walaupun  putusan  memenangkan  pihak  ibu  dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan  juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan  ibu tidak boleh  menghalang-halangi  ayah  berhubungan  dengan  anaknya demikian  juga sebaliknya, meskipun orang  tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Dengan  terjadinya  perceraian,  pengadilan  dapat mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan  dan/atau menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi  bekas isteri.  Sebagai  ibu  atau  bapak  mereka  tetap  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak-anak  dan  jika  ada  perselisihan mengenai  penguasaan  anak  pengadilan memberi  putusan  dengan semata-mata  mendasarkan  kepada  kepentingan  anak.  Seorang bapak  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan  yang  diperlukan  anak  dan  jika  bapak  ternyata  tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan  ibu ikut memikulnya.

Semua  biaya  hadlanah  dan  nafkah  anak  menjadi tanggungan  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai  usia  21  tahun.  Bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai hadlanah  dan  nafkah  anak  maka  pengadilanlah  yang memutuskannya.

Karena orang  tua berkewajiban  dan  bertanggung jawab  untuk  mengasuh,  memelihara,  mendidik  dan  melindungi anak. Menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan, bakat  dan minatnya. Mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia nak-anak.

Orang  tua  adalah  yang  pertama-tama  bertanggung  jawab atas  kesejahteraan  anak,  kewajiban  memelihara  dan  mendidik anak  sedemikian  rupa,  sehingga  anak  dapat  tumbuh  dan berkembang  menjadi  orang  yang  cerdas,  sehat,  berbakti  kepada orang  tua,  berbudi  pekerti  luhur,  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita  bangsa  berdasarkan  Pancasila.  Orang  tua  yang  terbukti melalaikan  tanggung  jawabnya,  dapat  dicabut  kuasa  asuhnya dengan  putusan  Hakim.  Pencabutan  kuasa  asuh  tidak menghapuskan  kewajiban  orang  tua  untuk  membiayai penghidupan,  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  sesuai kemampuan penghidupannya.

Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang  tuanya yang akan mewakilinya mengenai  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan.Meskipun memegang kuasa, orang  tua  tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan  anak  menghendaki.

Jika  orang  tua  melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap  anak  dapat  dicabut  untuk  waktu  tertentu,  pencabutan kekuasaan  orang  tua  dapat  dimintakan  ke  pengadilan  oleh  salah satu  orang  tua,  keluarga  anak  dalam  garis  lurus  ke  atas,  saudara kandung  yang  telah  dewasa  atau  oleh  pejabat  berwenang, kekuasaan  orang  tua  yang  dicabut  tidak  menghilangkan kewajibannya  untuk  tetap  memberi  biaya  pemeliharaan  kepada anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dilihat  dari  hukum  normatif ternyata  pengaturan  dan  perlindungan  hak-hak  anak  dan kedudukannya sudah sangat memadai dari segi  idealitasnya meskipun dapat  juga  diidentifikasi  beberapa  kelemahan  yang masih  ada  ketika dikontraskan dengan realitasnya.

Karena  dalam  proses  pembinaan  hukum  tentu  tidak  terlepas dari masyarakat hukum  itu sendiri karena masalah penegakan hukum bukan  hanya  masalah  law  formulation  belaka,  tetapi  bagaimana hukum  yang  ditegakkan  itu  adalah  hukum  yang  baik  dan  sesuai dengan  kesadaran  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat.  penegakan idealitas hukum harus didukung kondisi obyektif yang memungkinkan untuk itu.

Di  sini  dapat  kita  elaborasi  beberapa  faktor  yang  masih menjadi  kendala  hukum  dalam  melindungi  hak  nafkah  anak  pasca terjadinya perceraian, di antaranya adalah faktor peraturan perundang-undangan  yang  kurang  berpihak  pada  kepentingan  dan  kebutuhan anak,  dan  patokan  dalam  menetapkan  nafkah  anak  lebih menitikberatkan pada tingkat kemampuan ayah.

Tidak adanya aturan  yang  jelas mengenai penentuan  nominal nafkah anak  serta  sanksi  hukum  yang  tegas dan  jelas  terhadap orang tua yang  terbukti melalaikan kewajibannya atau beriktikad  tidak baik menyembunyikan  kemampuannya  dalam  menafkahi.  Pada  dasarnya kelalaian  terhadap  nafkah  anak  dapat  dimohonkan  eksekusi Pengadilan, tetapi kesulitan prosedural dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan menyebabkan tidak seimbangnya antara nilai nafkah yang dituntut  dengan  biaya  yang  harus  dikeluarkan.  Apatah  lagi  untuk membayar  dan  memakai  jasa  Advokat  yang  mahal  untuk  menjadi pengacara  dalam  tuntutan  nafkah  anak,  masyarakat  tidak  mampu mendapatkan  bantuan  hukum  dari  orang  yang  ahli  dan  profesional untuk memperjuangkan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul  Manan,  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan Agama, cet-3, Jakarta, Kencana, 2005.

Abdul Mustakim, Kedudukan  dan Hak-hak Anak  dalam Perspektif al-Qur’an, (Artikel Jurnal Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006).

Abdurrahman  al-Nahlawi,  Ushul  al-Tarbiyah  al-Islamiyah  wa Asalibiha  fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama’, cet-2, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.

Deasy  Caroline  Moch.  Dja’is,  SH,  Pelaksanaan  Eksekusi  Nafkah Anak  diPengadilan  Agama,  (Artikel  Jurnal  Mimbar Hukum,  Jakarta,  Al-Hikmah  dan  DITBINBAPERA  Islam No. 42 Tahun X 1999).

Hadlarat  Hifni  Bik  Nasif  dkk,  Qawa’id  al-Lughah  al-‘Arabiyyah, Surabaya, Syirkah Maktabah wa Mathba’ah, t.th.

Saifullah,  Problematika  Anak  dan  Solusinya  (Pendekatan Sadduzzara’i),  (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah  dan  DITBINBAPERA  Islam  No.  42  Tahun  X 1999).

Satria  Effendi,  Makna,  Urgensi  dan  Kedudukan  Nasab  dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum,  Jakarta,  Al-Hikmah  dan  DITBINBAPERA  Islam No. 42 Tahun X 1999).

___________, Problematika Hukum Keluarga  Islam Kontemporer, cet-2, Kencana, Jakarta, 2004.

Suryadi, Anak dalam Perspektif Hadis, Artikel Jurnal Musawa, vol.4, No.2, Juli 2006. Aris Bintania

Hukum Islam. Vol. VIII  No. 2  Desember 2008

Instruksi  Presiden Nomor  1 Tahun  1991,  tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.


[1].  Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. (Selanjutnya disebut UU. Perlindungan Anak).

[2] .Abdul  Mustakim,  Kedudukan  dan  Hak-hak  Anak  dalam  Perspektif  al-Qur’an, (Artikel Jurnal Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006), hal. 149-50.

[3]. Hadlarat Hifni Bik Nasif  dkk, Qawa’id  al-Lughah  al-‘Arabiyyah,  (Surabaya, Syirkah Maktabah wa Mathba’ah, t.th), hal. 79.

[4] . Pasal 55 UU. Perkawinan; Pasal 103 KHI

[5]. Pasal 98 KHI.

[6] Satria  Effendi,  Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer,  (cet-2, Kencana, Jakarta, 2004), hal. 157-63.

[7] Deasy  Caroline  Moch.  Dja’is,  SH,  Pelaksanaan  Eksekusi  Nafkah  Anak diPengadilan Agama, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999), hal. 39.

[8]. Satria  Effendi,  Makna,  Urgensi  dan  Kedudukan  Nasab  dalam  Perspektif Hukum Keluarga  Islam,  (Artikel  Jurnal Mimbar Hukum,  Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999), hal. 7-19.

[9]. Abdurrahman al-Nahlawi, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama’, (cet-2, Beirut, Dar al-Fikr, 1983). hal.

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada Maret 12, 2011 in HUKUM

 

Tag: , , , ,

4 responses to “HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM KELUARGA DAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

  1. indra

    Januari 10, 2012 at 9:01 pm

    Salam kenal pak, nama saya indra dan saya adalah seorang anak dari orangtua yg bercerai secara informal alias surat nikah ajah ga ada dan status akte lahir saya anak luar nikah.
    skrg saya ingin mengetahui identitas bapak saya dan kalau bisa yah untuk menjalin hubungan rukun dengan dia.
    tp ibu saya kerap menolak memberi tahu identitasnya.
    pertanyaan saya apakah sikap menutup-nutupi itu legal dalam hukum indonesia(yg non-islam)
    bukankah itu logika untuk anak untuk mengetahui setidaknya bapaknya itu siapa dimana situasi sangat memungkinkan gini(bukan anak dari panti asuhan kok)
    kalo memang bapak saya tidak ingin menjalin hubungan kan lain soal tp kalo saya mau coba kontek dia kan harusnya adalah hak yg dilindungi hukum kan?
    dan sedikit ttg saya itu sudah dewasa sudah 27 tahun tp masih mahasiswa karena pernah putus skolah karena mengidap depresi pada saat baru kuliah pertama kali.
    dalam hal ini apa pilihan saya untuk akhirnya mengetahui siapa bapak saya?trims untuk jawabannya dan jg waktu membacanya hehe:)

     
    • ekofaisalyusuf

      Februari 16, 2012 at 2:03 am

      kalo menurut hukum, sikap menutup-nutupi itu sebenarnya bukan tindakan yang baik, tapi, persoalan yang sedang kamu hadapi adalah mungkin bukan lagi masalah hukum, itu masalah hubungan kamu dengan ibu kamu, tapi gini aja mas, kalo persoalan kamu hanya ingin bertemu dengan bapak kandungmu, coba saja kamu nyari tau informasi ke beberapa kerabat kamu, jangan sama ibu, karena hal itu bisa saja ibumu tidak mau mengingat masa lalunya yang dulu, setelah kamu mengetahui dari beberapa kerabatmu kamu jangan nuntut ibu kamu untuk menceritakan yg sebenaranya, karena itu mungkin akan membuat ibumu jadi sakit, kamu terima aja kenyataannya serta yakinkan ibumu bahwa kamu percaya sama ibu, kamu cerita pelan-pelan sampai ibumu mau menceritakan cerita yg sebenarnya, mungkin hanya seperti itu jawabannya, trima kasih, :) salam kenal,

       

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: